Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Arab Saudi, Sattam al-Harbi mengatakan, langkah reformasi tersebut akan menghapus istilah “melarikan diri” terhadap pekerja asing yang tidak membuat laporan atas pekerjaan mereka. Sampai hari ini, istilah laporan semacam itu secara efektif membuat para pekerja seakan-akan seperti penjahat, dengan risiko dipenjara dan dideportasi jika tidak melapor.
“Perubahan ini bukanlah perubahan kecil, ini sangat besar,” kata al-Harbi kepada Bloomberg News dalam sebuah wawancara, hari ini.
“Kami ingin mencapai lebih banyak inklusi bagi rakyat Saudi, menarik bakat, meningkatkan kondisi kerja, serta membuat pasar tenaga kerja Arab Saudi lebih dinamis dan produktif,” tuturnya.
Akan tetapi, dia mengatakan peraturan baru itu tidak akan berlaku untuk 3,7 juta pekerja rumah tangga di negara itu.
Human Rights Watch pekan lalu menyatakan, Arab Saudi memiliki salah satu sistem kafalah paling ketat di kawasan Teluk. Kondisi itu membuka peluang terjadinya pelecehan dan eksploitasi, termasuk kerja paksa, perdagangan manusia, dan kondisi seperti perbudakan terhadap tenaga kerja.
“Kekayaan dan ekonomi Arab Saudi telah dibangun di atas punggung jutaan pekerja migran dan inilah saatnya untuk perubahan yang mengakar untuk memberi mereka perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak mereka yang pantas mereka dapatkan,” kata lembaga itu.