"Tidak mungkin ini tak berdampak pada hubungan China-AS serta kerja sama kedua negara di bidang-bidang penting," kata Hua, saat ditanya wartawan soal nasib pembicaraan perang dagang.
Kemlu China sebelumnya mengecam rencana pengesahan UU tersebut dengan menyebut sebagai kebijaka kejam yang menyerang kebijakan Pemerintah China dalam memerintah di Xinjiang.
Lebih lanjut, dia menyampaikan ancaman bahwa "harga yang harus dibayar" itu pada akhirnya akan terealisasi.
Seperti diketahui DPR AS mengesahkan UU Uighur 2019 pada Selasa (3/12/2019) dengan memperoleh suara mutlak yakni 407 berbanding 1.
"Hari ini martabat dan HAM masyarakat Uighur berada di bawah ancaman dari tindakan biadab Beijing, yang merupakan kemarahan terhadap hati nurani kolektif dari dunia," ujar Ketua DPR, Nancy Pelosi.