Hayashi telah menjabat sebagai kepala sekretaris kabinet Jepang, sebuah jabatan penting yang mencakup jabatan juru bicara pemerintah, sejak Desember 2023 di bawah PM Fumio Kishida dan Ishiba.
Dia telah memegang berbagai jabatan, termasuk menteri pertahanan, luar negeri, dan pertanian. Dia seringkali ditunjuk sebagai pengganti sementara setelah pengunduran diri petahana.
Sebagai penutur bahasa Inggris yang fasih, Hayashi bekerja untuk perusahaan dagang Mitsui & Co, belajar di Harvard Kennedy School, dan menjadi staf untuk Perwakilan AS Stephen Neal dan Senator William Roth Jr.
Hayashi mencalonkan diri dalam pemilihan pemimpin LDP pada tahun 2012 dan 2024. Dia telah berulang kali menyerukan penghormatan terhadap independensi BOJ dalam kebijakan moneter.
Mantan PM Noda adalah pemimpin kelompok oposisi terbesar, Demokrat Konstitusional yang berhaluan kiri-tengah. Sebagai perdana menteri yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2012, dia bekerja sama dengan LDP untuk meloloskan undang-undang yang menggandakan pajak konsumsi Jepang menjadi 10 persen.
Hal tersebut dilakukan guna membantu mengekang utang publik yang membengkak, sehingga mendapatkan reputasi sebagai pengamat fiskal yang agresif. Pajak konsumsi dinaikkan menjadi 10 persen pada tahun 2019 untuk sebagian besar barang.
Dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli, Noda mengubah haluan dan menyerukan pemotongan sementara pajak konsumsi untuk bahan makanan. Dia telah berulang kali menyerukan penghapusan stimulus besar-besaran BOJ.
Tamaki merupakan salah satu partai dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa pemilihan terakhir, yakni Partai Demokrat untuk Rakyat. Sebagai mantan birokrat kementerian keuangan, Tamaki ikut mendirikan partai tersebut pada tahun 2018 dan menganjurkan peningkatan pendapatan bersih rakyat dengan memperluas pembebasan pajak dan memangkas pajak konsumsi.
Dia juga mendukung peningkatan kemampuan pertahanan, regulasi yang lebih ketat terhadap akuisisi lahan oleh warga asing, dan pembangunan lebih banyak pembangkit listrik tenaga nuklir.
Tamaki telah mendesak BOJ untuk berhati-hati dalam menghapus stimulus, dengan mengatakan bahwa mereka harus menunggu hingga upah riil membaik dan membantu menopang konsumsi.