Pejabat Bank Dunia telah membahas penyediaan pembiayaan untuk membantu membangun kembali jaringan listrik yang rusak parah akibat perang selama bertahun-tahun serta membantu gaji para pegawai sektor publik.
Pemerintah Suriah akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke AS untuk menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF yang berlangsung akhir bulan ini. Kunjungan itu menandai kali pertama pejabat Suriah ke AS sejak Assad digulingkan. Namun tidak jelas apakah delegasi Suriah akan bertemu dengan pejabat AS atau tidak.
Sanksi keras AS terhadap Suriah yang dijatuhkan sejak pemerintahan Assad masih berlaku. Namun pada Januari lalu, AS mencabut beberapa sanksi selama 6 bulan guna mendorong bantuan kemanusiaan, meski hanya berdampak terbatas.
Bulan lalu, AS memberi Suriah daftar persyaratan yang harus dipenuhi sebagai imbalan atas keringanan sanksi parsial, namun pemerintahan Presiden Donald Trump belum banyak terlibat negosiasi dengan penguasa baru Suriah. Penyebabnya ada perbedaan pandangan di AS tentang bagaimana cara menangani Suriah.
Beberapa pejabat Gedung Putih ingin AS mengambil sikap lebih keras kepada Suriah, merujuk pada hubungan pemimpin baru Suriah dengan Al Qaeda di masa lalu.
Saudi bukan satu-satunya negara Teluk yang menawarkan bantuan untuk Suriah pasca-tumbangnya rezim Bashar Al Assad pada Desember 2024. Sebelumnya Qatar mengumunkan inisiatif untuk mendanai gaji yang tertahan akibat ketidakpastian atas sanksi Amerika Serikat (AS).
Bulan lalu, Qatar juga mengumumkan rencana pasokan gas bagi Suriah melalui Yordania. Inisiatif itu guna meningkatkan ketersediaan listrik yang masih sangat minim.