Para pejabat Palestina mengenyampingkan peran AS sebagai negosiator pembicaraan damai setelah pemerintahan Presiden Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. AS telah berpihak kepada Israel sehingga tak layak menjadi penengah.
"Ketika AS, sebelum mengumumkan rencananya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengklaim mereka berhak mengambil keputusan berdaulat yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB serta berpura-pura tidak memiliki implikasi pada perdamaian, tidak mungkin ada keyakinan upaya (damai) seperti itu," kata Maliki.
Jared Kushner, menantu dan penasihat khusus Trump, mengatakan rencana perdamaian yang dipimpinnya akan dirilis pada Juni atau setelah Ramadan berakhir.
Maliki mengatakan ada lebih dari 600.000 pemukim Israel yang saat ini tinggal di daerah pendudukan Tepi Barat. Itu mengindikasikan bahwa Israel berniat mencaplok wilayah Palestina.
Lebih jauh dia menegaskan sikap Palestina tetap mempertahankan solusi dua negara sebagai jawaban atas konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun ini.
"Terlepas dari ketidakadilan yang sedang berlangsung ini, kami berkomitmen untuk perdamaian dan aturan hukum internasional. Mengapa, karena itu adalah satu-satunya jalan ke depan," ujarnya.