Meskipun dimakzulkan oleh parlemen, Yoon tetap berstatus presiden karena belum ada putusan tetap dari Mahkamah Konstiutsi. Mahkamah memiliki waktu untuk membuat keputusan, apakah menerima atau menolak pemakzulan, maksimal 180 hari sejak pengajuuan dari parlemen.
Yoon dituduh melakukan pemberontakan dan menyalahgunakan wewenang terkait penerapan status darurat militer pada 3 Desember lalu. Status itu hanya berlaku beberapa jam saja sebelum dibatalkan oleh parlemen karena cacat proedur.
Dia beralasan terpaksa menerapkan status darurat militer untuk melindungi keamanan nasional dari upaya kelompok-kelompok pro-Korea Utara untuk mengacaukan negara. Tuduhan itu diarahkan kepada kelompok oposisi yang selalu menjegal program-program pemeritahannya di parlemen.
Selain Yoon, presiden sementara Korsel yang juga dimakzulkan, Han Duck Soo, juga mendapat kenaikan gaji tahunan sebesar 3 persen menjadi 204 juta won.
Sebagai perbandingan, presiden Amerika Serikat mendapat gaji tahunan 400.000 dolar AS (sekitar Rp6,5 miliar) dan gaji Perdana Menteri Inggris sekitar 172.000 poundsterling (sekitar Rp3,4 miliar).