Selain itu, mendesak koordinasi anggota dewan untuk melakukan semua tindakan yang tepat guna memastikan aktivitas mereka dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional.
Resolusi tersebut selanjutnya menyerukan agar hak dan kebebasan navigasi negara-negara pihak ketiga diperhatikan dengan saksama, dengan tujuan untuk memastikan pelayaran yang tidak terhambat dan tanpa hambatan melalui Selat Hormuz.
Usai pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani mengungkapkan penyesalannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draf resolusi tersebut.
"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," katanya.
Bahrain saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan.