Hamidin
Mantan Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Pengamat Terorisme
BERBAGAI berita yang kita simak terkait Palestina selalu menggambarkan tentang warga sipil yang tewas dibombardir Israel. Bayi-bayi, perempuan, anak-anak, manula—baik yang berada di penampungan, di rumah, maupun di rumah sakit—mereka diroket, ditembaki. Ribuan orang tak bersalah itu pada akhirnya mati terbunuh.
Banyak pihak, termasuk para pemimpin negara yang menghendaki kedamaian. Tidak ada alasan atau legitimasi apa pun, Israel harus menghentikan ini. Namun, semua tahu, di satu sisi Israel harus melindungi warganya sendiri, sembari mengutuk tindakan “teror” oleh musuhnya, Hamas. Inilah poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam siaran BBC, beberapa waktu lalu. Kepada Israel, dia mendesak untuk segera menghentikan pemboman terhadap warga sipil di Gaza.
Kesimpulan Macron sangat jelas, semua pemerintah dan lembaga yang hadir dalam Konfrensi Kemanusiaan di Paris mengenai perang di Gaza pada 9 November lalu sepakat bahwa “Tidak ada solusi lain, jeda kemanusiaan terlebih dulu melalui gencatan senjata, adalah yang memungkinkan kita melindungi semua warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan teroris.” Presiden Macron setelah itu bahkan sempat menjabat tangan Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh dan Prancis pun menyatakan akan memberi bantuan untuk Gaza sebesar 100 juta euro. Bukan sekadar pernyataan soal gencatan senjata dan kesanggupan bantuan kepada Gaza, Macron juga berusaha menunjukkan ketegasan sikapnya demi perdamaian.
Namun, pada Jumat, 10 November 2023 malam, ada peristiwa hukum terkait dengan kedaulatan negara yang juga penting di Prancis. Seorang aktivis Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) bernama Mariam Abou Daqqa diusir dan dideportasi dari negara Eropa itu. Perempuan tersebut dipulangkan ke Mesir, setelah otoritas Prancis menyetujui pengusirannya. Tak hanya itu, pengadilan administratif tertinggi Prancis juga memutuskan bahwa PFLP adalah sebuah organisasi sayap kiri radikal, yang oleh Prancis dan Uni eropa sudah ditetapkan sebagai “organisasi teroris”. Maka, atas nama negara, dia pun harus dideportasi. Kementerian Dalam Negeri Prancis telah pula berkesimpulan bahwa kehadiran aktivis tersebut sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu “sangat merusak” pemberitaan umum. Ini jelas adalah bentuk kriminalisasi dukungan terhadap Palestina. Sementara Mariam Abou Daqqa mengatakan, proses persidangan yang dia jalani bahkan tidak layak untuk ukuran sebuah pemerintahan yang katanya “demokratis” Prancis. Hal itu dia ungkapkan di Bandara Paris Charles de Gaulle, sebelum perempuan itu diterbangkan ke Mesir dengan penerbangan Air France, beberapa hari lalu.
Masih pada Jumat 10 November 2023, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengingatkan bahwa sistem kesehatan di Jalur Gaza saat ini sudah lumpuh. Dia mengatakan, setengah dari 36 rumah sakit di wilayah kantong Palestina tersebut sudah tidak berfungsi sama sekali. Koridor rumah sakit penuh dengan orang-orang yang terluka, sakit, dan sekarat. Kamar mayat penuh sesak. Tak bisa dibayangkan, betapa banyak pasien dioperasi tanpa disuntik anestesi. Puluhan ribu orang harus mengungsi di rumah sakit yang tidak aman, kata Tedros. Dia juga menghitung telah terjadi lebih dari 250 kali serangan terhadap fasilitas kesehatan di Gaza dan Tepi Barat sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu.