Pemerintah pada awal Maret mengumumkan akan menghapus otoritas tingkat distrik.
Hampir 2 juta warga Vietnam bekerja di sektor publik berdasarkan data pemerintah pada 2022. Sekitar 100.000 di antaranya akan di-PHK atau ditawarkan pensiun dini tahun ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Tra mengatakan, sejauh ini pemerintah telah melakukan PHK terhadap 22.000 lebih pegawai negeri sipil (PNS).
"(Ini adalah) Revolusi nyata dalam seluruh sistem politik", katanya.
Tak ada penjelasan mengenai provinsi-provinsi apa saja yang dipangkas atau digabung serta dampaknya terhadap para PNS.
Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam pada Desember 2024 mengatakan, lembaga pemerintah tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang lemah. Tidak jelas apakah perampingan struktur pemerintah ini juga terkait dengan pernyataannya itu atau tidak.
"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam.