Pemerintahan teknokrat diharapkan menjadi jembatan menuju pembentukan otoritas bersama yang dapat mempersiapkan pemilu nasional dan mengonsolidasikan pemerintahan Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Selain itu, faksi-faksi Palestina juga menyepakati pembentukan komite internasional untuk membangun kembali Gaza yang hancur akibat perang panjang dengan Israel. Mereka turut menekankan pentingnya penempatan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk memantau gencatan senjata dan mencegah pelanggaran oleh Israel.
Berdasarkan rencana perdamaian tahap awal yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Hamas telah memenuhi sebagian kesepakatan, termasuk membebaskan 20 sandera hidup dan 28 jenazah Israel. Sebagai imbalannya, Israel seharusnya membebaskan lebih dari 1.900 tahanan Palestina dan menarik pasukan ke garis kuning, namun dua poin ini masih dilanggar oleh militer Zionis.
Langkah kompromistis Hamas ini menjadi sinyal kuat bahwa perlawanan Palestina kini mulai mengedepankan persatuan politik ketimbang dominasi kelompok. Bagi banyak pihak di dunia Arab, keputusan tersebut membuka peluang baru menuju pemerintahan Palestina yang bersatu dan lebih inklusif, sebuah fondasi penting menuju perdamaian jangka panjang.