Daftar ini juga akan mencakup mereka yang masuk daftar pemilih pemilu India pada 24 Maret 1971, atau dalam dokumen lain yang disetujui oleh pemerintah.
Pemerintah menyatakan, Mahkamah Agung mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap asal Bangladesh. Pendataan orang-orang untuk daftar NRC terbaru dipantau Mahkamah Agung dan dimulai pada 2015.
Assam, wilayah berpopulasi 33 juta orang, berada dalam keadaan siaga tinggi dan pasukan keamanan tambahan dikerahkan ke sana untuk mengantisipasi setiap situasi hukum dan ketertiban setelah penerbitan daftar NRC.
Pemerintah meyakinkan bahwa mereka yang dicoret dari daftar final akan diberi kesempatan untuk membuktikan kewarganegaraan terlebih dahulu di pengadilan semi-yudisial—yang dikenal dengan Foreign Tribunals (FT)—dan kemudian di pengadilan yang lebih tinggi.
Menteri Utama Assam Sarbananda Sonowal mengatakan, mereka yang tidak masuk NRC tidak akan diperlakukan sebagai orang asing.
"Kasus-kasus ini akan ditangani secara khusus. Kami akan memberikan semua bantuan yang mungkin. Jadi, tidak perlu panik. Saya akan mengimbau semua orang untuk menjaga perdamaian dan harmoni," kata Sonowal.
Pemerintah pada awal bulan ini mengumumkan orang-orang yang tak masuk NRC akan mendapatkan kesempatan 120 hari untuk mengajukan banding.