Lembar fakta yang diterbitkan di situs tersebut menawarkan informasi tentang imigran Palestina yang datang Selandia Baru. Tak hanya itu, informasi itu juga mengidentifikasi Yerusalem Timur sebagai "Ibu Kota Negara Palestina".
Bahkan, pada lembaran tersebut terdapat informasi yang menyatakan Israel menyebabkan penindasan secara masif terhadap Palestina selama intifada kedua.
Lebih lanjut, halaman situs websiter yang sudah dihapus itu menyebut sanksi ekonomi Israel dan blokadenya terhadap Gaza tanpa disertai penjelasan lebih lanjut.
Israel dan Mesir memang memberlakukan blokade terhadap Gaza untuk mencegah Hamas membawa senjata, roket, dan material untuk membangun benteng dan terowongan.
"Menteri Imigrasi kami perlu segera meminta maaf atas gambar yang menyinggung dan mengonfirmasi bahwa itu tidak mencerminkan kebijakan Pemerintah; Imigrasi Selandia Baru perlu mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa situs web tersebut tidak mewakili pandangan Kementerian; dan penyelidikan perlu dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi," kata Church.
Pemerintah, khususnya Imigrasi Selandia Baru, belum berkomentar atas penerbitan peta yang memicu kehebohan di media sosial tersebut.