Komisi pemilihan umum Myanmar (UEC) menepis adanya kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan partai oposisi maupun militer. Partai Suu Kyi, NLD, memenangkan pemilu pada November 2020 dengan merebut 346 kursi, lebih dari 50 persen dari jumlah total kursi parlemen.
Setelah itu militer menerapkan keadaan darurat selama setahun dan menunjuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpin sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu berikutnya.
Namun dalam konferensi pers pertama, Selasa, militer Myanmar menepis telah melakukan kudeta.
Juru bicara pemerintah Zaw Min Tun mengatakan, militer terpaksa merebut kepemimpinan negara karena adanya kecurangan pemilu. Desakan militer agar pemerintahan Suu Kyi menyelidiki kecurangan pemilu tak diindahkan.
Min Tun melanjutkan, pemerintahan militer segera menyerahkan kepemimpinan Myanmar kepada pemenang pemilu selanjutnya.
"Tujuan kami adalah mengadakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai pemenang," kata Min Tun.
Militer belum memberikan kepastian waktu kapan pemilu akan digelar.