Sebagai anggota Dewan, Indonesia akan ikut serta dalam menentukan saran kebijakan, pemantauan, dan visi kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan transformasi digital, memastikan kebebasan fundamental dijamin secara daring dan luring, sejalan dengan standar internasional.
Dewan IPDC juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi perkembangan program komunikasi dan informasi UNESCO untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Di antara prioritasnya adalah menangani isu-isu kebijakan media, terutama terkait transparansi internet dan keberlanjutan media, pemberdayaan lembaga pendidikan jurnalisme dan memastikan keselamatan jurnalis.
Peran strategis IPDC sangat vital dalam mendukung misi UNESCO, terutama dalam mempromosikan kebebasan berekspresi, pluralisme dan independensi media, serta membangun masyarakat pengetahuan inklusif dengan memastikan akses universal terhadap informasi dan menggunakan teknologi digital yang inovatif.
Sebelumnya, pada sesi sidang komisi komunikasi dan informasi, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Itje Chodidjah, menyampaikan teknologi dapat memfasilitasi kesetaraan bagi publik dalam memperoleh informasi, sehingga manfaat ini perlu dilengkapi keamanan akses bagi anak dan masyarakat etnis untuk beradaptasi memanfaatkan media siber.
“Mengingat UNESCO memberi prioritas pada kesetaraan, kami juga menyuarakan pentingnya kebijakan yang mendorong media yang ramah terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya.