Para menteri juga menyoroti perluasan permukiman Israel yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal menurut hukum internasional. Hal ini disebut sebagai faktor kunci dalam keputusan untuk mengakui kenegaraan Palestina.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik janji pengakuan Inggris saat bertemu Starmer awal bulan ini. Kedua pemimpin tersebut juga sepakat bahwa Hamas tidak memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan.
Sementara itu, dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris minggu ini, Presiden AS Donald Trump menyampaikan keberatan dengan rencana Inggris yang akan mengakui negara Palestina.
Sejumlah negara lain, termasuk Portugal, Prancis, Kanada, dan Australia, juga telah menyatakan akan mengakui negara Palestina. Sementara itu, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah mengambil langkah tersebut tahun lalu.
Palestina saat ini diakui oleh sekitar 75 persen dari 193 negara anggota PBB, tetapi tidak memiliki batas wilayah yang disepakati secara internasional, tidak memiliki ibu kota, dan tidak memiliki tentara, sehingga pengakuan tersebut sebagian besar bersifat simbolis.
Solusi dua negara mengacu pada pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel saat ini menduduki Tepi Barat dan Gaza, yang berarti Otoritas Palestina tidak sepenuhnya mengendalikan tanah atau rakyatnya.
Militer Israel melancarkan operasi militer di Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang.
Setidaknya 64.964 orang telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak saat itu, menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut yang dikelola Hamas.