Sementara poin ketiga menyangkut hak pengayaan uranium. Iran menilai AS mengingkari komitmen, terutama setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan negaranya akan mengambil alih atau melucuti program tersebut. Padahal, Iran menganggap pengayaan uranium untuk kepentingan sipil adalah haknya.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan penghentian perang di Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
"Dunia melihat pembantaian di Lebanon. Bola ada di tangan AS dan dunia sedang mengawasi apakah mereka akan bertindak sesuai komitmennya," kata Araghchi, dalam posting-an di media sosial X.
Pernyataan Abbas itu bertolak belakang dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan.
Di tengah ketegangan tersebut, Iran mengancam akan membatalkan gencatan senjata dan kembali menutup Selat Hormuz, jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Ancaman ini memicu kekhawatiran global, mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.
Sementara itu, Gedung Putih mendesak Iran untuk tetap membuka Selat Hormuz dan melanjutkan perundingan damai yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Namun dengan saling tuding pelanggaran dan perbedaan tafsir kesepakatan, masa depan gencatan senjata kini semakin tidak menentu.