Pemerintah junta militer Myanmar menilai keputusan tersebut sebagai penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan, pemerintahan Myanmar harus menikmati hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 10 negara ASEAN tersebut.
Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Min Tun mengatakan, keputusan ini merupakan penghinaan kepada pemimpin militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia juga menuduh adanya intervensi asing di balik keputusan ini.
Zaw Min Tun menyebut Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa menekan negara-negara ASEAN untuk membuat keputusan tersebut.
"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Kami tahu utusan dari beberapa negara bertemu dengan urusan luar negeri AS serta mendapat tekanan dari Uni Eropa," ujarnya.