“Sangat tidak masuk akal bahwa dia (Ben-Menashe) bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan,” kata Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch (HRW), John Sifton.
Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan bahwa perjanjian telah disepakati dengan menteri pertahanan Myanmar yang ditunjuk junta, Jenderal Mya Tun Oo. Dijelaskan pula bahwa pemerintah junta akan membayar perusahaan Dickens & Madson Canada sebesar 2 juta dolar AS.
Mya Tun Oo dan sejumlah jenderal lainnya Myanmar telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan Pemerintah Kanada, sehingga dokumen itu menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan “jika diizinkan secara hukum”.
Sejumlah pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar aturan sanksi terhadap Myanmar.
“Sepanjang dia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS,” kata mantan penasihat senior tentang sanksi di Departemen Keuangan AS, Peter Kucik.
Sementara, Departemen Keuangan AS menolak berkomentar ihwal tersebut.
Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang ditangkapi sejak 1 Februari sejak para jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.