Menurut dia, Myanmar seharusnya tidak diizinkan mengirim perwakilan politik ke pertemuan tingkat menteri internasional mana pun. Komentarnya itu semakin mempertegas seruan Malaysia sebelumnya, yang meminta agar pejabat junta dilarang menghadiri KTT ASEAN sampai ada kemajuan dalam rencana perdamaian.
“Kami berharap kami telah melihat eksekusi terakhir dan kami akan mencoba menggunakan saluran apa pun yang kami bisa untuk mencoba dan memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi,” kata Saifuddin.
Menurut dia, Malaysia akan berusaha menghadirkan kerangka kerja untuk implementasi rencana perdamaian pada pertemuan ASEAN.
Tak hanya itu, kata Saifuddin, ASEAN juga harus berusaha untuk melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG) dan Dewan Konsultatif Persatuan Nasional (NUCC). NUG dan NUCC adalah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh para penentang junta—yang dilarang oleh militer negara itu.
Junta Myanmar telah berulang kali meminta negara-negara untuk tidak bersinggunggan dengan NUG, kelompok yang terdiri dari anggota pemerintahan yang digulingkan militer. Junta pun telah mencap NUG sebagai “teroris”.
Pada Mei lalu, Saifuddin bertemu para perwakilan NUG di sela-sela pertemuan puncak di Amerika Serikat. Momen tersebut menjadi bentuk keterlibatan secara terbuka pertama kelompok itu dengan negara Asia Tenggara.