ASEAN pun telah mendorong Myanmar untuk mematuhi rencana perdamaian lima poin yang disepakati tahun lalu.
“Kami melihat (eksekusi) seolah-olah junta mengolok-olok konsensus (kesepakatan perdamaian) lima poin, dan saya pikir kami benar-benar harus melihat ini dengan sangat, sangat serius,” kata Saifuddin dalam konferensi pers, Selasa (26/7/2022).
Menurut dia, Myanmar seharusnya tidak diizinkan mengirim perwakilan politik ke pertemuan tingkat menteri internasional mana pun. Komentarnya itu semakin mempertegas seruan Malaysia sebelumnya, yang meminta agar pejabat junta dilarang menghadiri KTT ASEAN sampai ada kemajuan dalam rencana perdamaian.
“Kami berharap kami telah melihat eksekusi terakhir dan kami akan mencoba menggunakan saluran apa pun yang kami bisa untuk mencoba dan memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi,” kata Saifuddin.
Menurut dia, Malaysia akan berusaha menghadirkan kerangka kerja untuk implementasi rencana perdamaian pada pertemuan ASEAN.