JAKARTA, iNews.id – Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar yang menyebut Indonesia mendukung rencana militer Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) baru setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.
Berita yang dirilis Reuters, Senin (21/2/2021), itu telah memicu aksi unjuk rasa warga Myanmar di depan Gedung KBRI Yangon, hari ini. Massa yang menentang kudeta militer dan menolak adanya pemilu baru.
“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah, Selasa (23/2/2021).
Plan of action yang dimaksud merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters, bahwa rencana itu tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menlu Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar. Pertemuan itu telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo seusai bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, di Jakarta, awal bulan ini.
Untuk itu, dalam sepekan terakhir Menlu Retno telah berkunjung ke Brunei Darussalam dan Singapura, dan akan dilanjutkan ke Thailand dalam waktu dekat guna berkonsultasi tentang peran ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis politik Myanmar.
“Yang ingin kami garis bawahi adalah bagaimana kita menemukan satu solusi damai di Myanmar yang bersifat satu proses politik demokrasi yang inklusif, yang melibatkan semua pihak,” ujar Faizasyah.