Namun, Dewan Kepresidenan dan Pemerintah Persatuan Nasional masih saja menghadapi kritik internal dan tantangan terhadap otoritas mereka sebagai penguasa yang baru.
Di Libya Timur, komandan militer Khalifa Haftar bersama pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) masih memegang kendali hampir setahun belakangan, setelah serangan yang mereka lancarkan selama 14 bulan untuk merebut ibu kota berujung kegagalan.
Sementara, di Tripoli, kelompok bersenjata didukung Turki yang mengusir kelompok Haftar dari ibu kota, masih menguasai jalan-jalan. Tentara asing bayaran tetap bercokol di kedua sisi garis depan yang dijaga ketat, meski ada seruan internasional terhadap pihak yang bertikai untuk menarik pasukan dari negara itu.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Mangoush mengulangi seruan agar semua kelompok milisi asing keluar dari Libya. Seruan itu disampaikan Mangoush sambil berdiri di samping Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang sedang berkunjung ke negara Afrika Utara itu.
Turki mengatakan, kehadiran militernya di Libya berbeda dengan pasukan asing lainnya karena diundang oleh pemerintah yang diakui PBB sebelumnya. Turki tidak akan mundur sampai tentara-tentara dari pihak lain juga melakukannya.
Sebelum hotel diserbu pada Jumat kemarin, sebuah wadah operasi kelompok bersenjata Tripoli mengungkapkan di media sosial bahwa mereka mengaku kecewa dengan pernyataan Mangoush itu. Mereka juga meminta Pemerintah Persatuan Nasional Libya untuk menolak Haftar secara resmi.