"Saat saya melihat apa yang terjadi di berbagai kota, kemudian Anda mengirim pasukan, bukannya dipuji mereka malah mengatakan Anda berusaha mengambil alih Republik. Orang-orang ini gila," ujarnya, lagi.
Penggunaan kekuatan militer oleh Trump untuk menjaga Washington DC menuai kritik, termasuk beberapa politisi Partai Republik. Terlebih, Trump akan menerapkan langkah serupa ke kota-kota lain yang memiliki angka kriminalitas tinggi.
Undang-Undang Posse Comitatus Tahun 1878 secara umum melarang militer AS terlibat dalam kegiatan penegakan hukum sipil.
Pasukan Garda Nasional biasanya dikerahkan di wilayah AS atas permintaan gubernur negara bagian terkait dengan bencana alam.
Trump mengatakan militer siap dikerahkan ke berbagai kota lain, sekalipun gubernur negara bagian tidak meminta bantuan.