“Ini merupakan langkah maju bagi kesetaraan sosial. Fakta bahwa saya dan Rodrigo bisa menikah satu sama lain di pengadilan merupakan kemajuan,” kata Castillo, dikutip dari Associated Press, Rabu (27/5/2020).
Dia melanjutkan, upaya berikutnya adalah memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT lain, terutama yang memiliki orientasi seksual berbeda.
Castillo telah berjuang untuk pernikahan sesama jenis selama bertahun-tahun di pengadilan. Baru-baru ini, pria yang berprofesi sebagai notaris itu dikenai sanksi karena menikahkan dua perempuan, yang kemudian dibatalkan.
Sementara itu Presiden Carlos Alvarado dalam pidatonya di televisi mengatakan peleglan nikah sesama jenis ini merupakan kebebasan.
“Hari ini kita merayakan kebebasan, kesetaraan, dan hadirnya lembaga yang demokratis,” ujarnya.
Masalah ini menjadi pusat perhatian dalam pemilihan presiden Kosta Rika 2018 setelah Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika menyatakan semua negara yang telah menandatangani Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, termasuk Kosta Rika, harus segera melegalkan pernikahan gay.
Kampanye itu membantu Presiden Carlos Alvarado menuju kemenangan atas kandidat berlatar belakang evangelis, Fabricio Alvarado, penentang hubungan sesama jenis.