KUALA LUMPUR, iNews.id - Publik Malaysia dibikin geram terkait dugaan penyalahgunaan dana senilai triliunan rupiah untuk pengadaan enam kapal perang pesisir (LCS). Kapal-kapal itu dipesan sejak 2011 tapi sampai sekarang tak satu unit pun yang jadi.
Skandal ini pertama kali terkuak pada 4 Agustus lalu setelah Komite Akuntan Publik (PAC) mengirim laporan ke parlemen. Data mengungkap, sebagian dari total dana, yakni 1,4 miliar ringgit atau sekitar Rp4,7 triliun, digunakan untuk tujuan lain. Selain itu ada pembengkakan dana.
Proyek pengadaan ini menelan biaya total 9 miliar ringgit atau sekitar Rp30 triliun dan 6 miliar ringgit di antaranya sudah dibayarkan. Meski demikian sangat sedikit dari perkembangan pengadaan kapal yang dicapai. Bahkan desain untuk kapal-kapal tersebut belum selesai.
Pengadaan enam LCS pada 2011 itu juga dilakukan tanpa tender terbuka. Kapal-kapal itu akan dibangun di Galangan Kapal Boustead dan unit pertama sedianya dikirim pada 2019.
Beberapa nama pejabat menjadi sasaran kemarahan publik Malaysia, yakni Presiden Organiasasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) Ahmad Zahid Hamidi, yang pada 2011 menjabat menteri pertahanan; mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang pada masa jabatannya mencairkan dana untuk proyek tersebut; dan mantan Wakil Presiden UMNO Hishammuddin Hussein, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.