Perlakuan terhadap etnik Rohingya telah memecah belah ASEAN. Dua negara anggotanya yang mayoritas Muslim, yakni Malaysia dan Indonesia, telah mengkritik Myanmar yang mayoritas penduduknya Buddha. Malaysia dan Indonesia juga menyatakan keputusasaan ketika pengungsi Rohingya tiba di kapal-kapal yang dioperasikan oleh penyelundup manusia.
Sementara, Myanmar menyangkal adanya pelanggaran terhadap warga minoritas di Negara Bagian Rakhine, di Myanmar Barat. Pemerintah junta militer di sana mencap penduduk etnik Rohingya bukan warga negara Myanmar, melainkan imigran ilegal dari Asia Selatan. Akan tetapi, klaim penguasa Myanmar itu telah terbantahkan oleh fakta-fakta sejarah.
Orang-orang Rohingya telah bertahun-tahun mengarungi laut, terutama setiap November dan April ketika laut tenang, untuk menuju ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Muhyiddin pun mendesak badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk mempercepat penempatan kembali pengungsi Rohingya di Malaysia ke negara ketiga.
UNHCR mengatakan ada lebih dari 100.000 pengungsi Rohingya di Malaysia meskipun kelompok HAM mengatakan jumlahnya lebih tinggi. Muhyiddin juga menyerukan lebih banyak upaya untuk memerangi perdagangan manusia yang melibatkan etnik Rohingya, yang menurut dia semakin berisiko untuk dieksploitasi, diperbudak, dan direkrut oleh kelompok militan.
“ASEAN harus berbuat lebih banyak untuk membantu Myanmar, dan Myanmar juga harus berbuat lebih banyak untuk membantu dirinya sendiri agar krisis ini tidak dilupakan,” kata dia.
Bulan ini, puluhan warga Rohingya meninggal dunia dan jasad mereka dilarung ke laut dari sebuah kapal yang kemudian mendarat di sebuah pulau Malaysia dengan 269 orang di dalamnya, kata pihak berwenang.
Pada Kamis (25/6/2020), hampir 100 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh nelayan dari sebuah kapal yang terapung di perairan Aceh Utara, Indonesia.