Fasilitas lain termasuk laundry dan makanan akan ditanggung oleh karyawan atau majikan.
Inisiatif bersama kementerian dengan Departemen Tenaga Kerja dilakukan sesuai Undang-Undang Standar Minimum Perumahan dan Fasilitas Pekerja 1990.
Kementerian menyatakan, keputusan tesebut dibuat dalam pertemuan khusus Dewan Keamanan Nasional tentang Covid-19 pada 26 Januari. Setelah pertemuan tersebut, kementerian melibatkan perwakilan industri hotel dan bus pariwisata untuk mendapatkan umpan balik.
Baru-baru ini, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah menyampaikan keprihatinan atas lonjakan kasus Covid-19 di klaster pekerja.
Dari 350 klaster baru yang dilaporkan antara 6 hingga 22 Januari, 225 di antaranya atau 64,3 persen terkait dengan tempat kerja.