Sementara itu, Mali juga dihantam sanksi yang lebih luas awal tahun ini setelah junta yang berkuasa juga menunda penyelenggaraan pemilu. Mali pun mengecam sanksi yang dijatuhkan ECOWAS padanya pada Januari.
Mereka mengatakan, sanksi itu tidak sah dan tidak manusiawi. Blok itu mencabut beberapa sanksi pada Juli setelah penguasa militer Mali mengusulkan transisi dua tahun ke demokrasi dan menerbitkan undang-undang pemilu baru.
Pemimpin junta Guinea Mamady Dumbouya mengusulkan transisi tiga tahun ke pemilihan pada bulan Mei, yang ditolak ECOWAS. Mereka beralasan ingin melihat rencana baru pada akhir Juli.
Dalam pernyataan pekan lalu, blok regional memberi Guinea waktu hingga 22 Oktober untuk menetapkan jadwal yang "masuk akal", atau menghadapi sanksi tambahan.