Para pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP)—kelompok radikal Hindu lainnya yang berafiliasi dengan BJP—mengatakan bahwa mereka telah mendesak larangan jilbab juga diterapkan di negara bagian asal PM Modi, yakni Gujarat. Mereka juga bakal menulis surat ke pemerintah negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian tersebut.
“Jilbab tidak diperbolehkan di lingkungan angkatan bersenjata, kepolisian, dan kantor-kantor pemerintah. Lalu mengapa berkeras (gunakan) jilbab di sekolah dan perguruan tinggi?” kata Sekretaris VHP Gujarat, Ashok Raval.
“Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal,” dalihnya.
Menteri Pendidikan Gujarat, Jitu Vaghani, menolak berkomentar. Seorang menteri negara dan seorang birokrat lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa tidak ada rencana dari pihaknya untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah dalam waktu dekat.
Para pejabat di Uttar Pradesh, negara bagian lainnya yang dikuasai BJP, juga menolak berkomentar.
Salah satu siswi Muslimah di Karnataka, Ayesha Hajeera Almas mengatakan, ada ketakutan nyata di kalangan umat Islam bahwa larangan hijab sekarang akan berlaku secara nasional di India. Gadis berusia 18 tahun itu tidak lagi bersekolah sejak akhir Desember, setelah pihak berwenang melarang para gadis Muslimah mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian diterbitkan pada awal Februari.
“Semakin, kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama,” kata Almas yang terlibat aktif dalam aksi protes menentang larangan tersebut.