Selain membatasi waktu, WPR juga mengatur mekanisme cepat bagi Kongres untuk menyetujui atau menolak penggunaan kekuatan militer. Melalui skema yang disebut Authorization for Use of Military Force (AUMF), anggota Kongres dapat mendorong pemungutan suara dalam waktu singkat untuk menentukan apakah operasi militer akan dilanjutkan atau dihentikan.
Proses ini memiliki tenggat ketat, mulai dari pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan di komite, hingga pemungutan suara di DPR dan Senat. Bahkan jika terjadi perbedaan antara kedua kamar, WPR mengatur pembentukan komite konferensi dengan batas waktu tertentu agar keputusan tetap diambil sebelum tenggat 60 hari berakhir.
Selain itu, anggota Kongres juga memiliki opsi untuk mengajukan resolusi yang memerintahkan penarikan pasukan AS dari wilayah konflik. Namun, keputusan akhir tetap dapat dipengaruhi oleh hak veto presiden, yang menunjukkan adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.