WASHINGTON, iNews.id - Sebanyak 20 negara sepakat memberikan sanksi tambahan yang lebih berat bagi Korea Utara. Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menyebut, sanksi terbaru ini bisa lebih menyakitkan lagi.
Berbicara dalam sebuah acara di Stanford University di California, Tillerson mengatakan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae In menjadi penghubung agar Korut mau berdialog di tengah tekanan akibat sanksi ini.
"Kami mendapatkan banyak bukti bahwa sanksi ini benar-benar mulai menyakitkan," kata Tillerson, seperti dilansir Fox News, Kamis (18/1/2018).
Dilaporkan Reuters, Tillerson mengutip sebuah laporan dari Jepang yang menyatakan ada lebih dari 100 kapal nelayan Korut hanyut ke perairan Jepang. Karena efek dari sanksi tersebut, hampir dua pertiga dari nelayan itu tewas.
"Apa yang mereka pelajari adalah bahwa mereka dikirim keluar pada musim dingin, karena ada kekurangan makanan, dan mereka dikirim untuk memancing dengan bahan bakar yang tidak memadai untuk pulang," ujarnya.
Menurut Tillerson, tindakan milter untuk Korut belum diperlukan saat ini, mengingat efek sanksi bagi Korut yang sudah cukup berat. Meskipun Presiden Donald Trump pernah mengatakan bahwa semua opsi bagi Korut, termasuk operasi militer, tersedia, namun dia lebih menyukai upaya diplomatik.
Tillerson juga memuji China atas kerja sama mereka dengan AS yang belum pernah terjadi sebelumnya seiring meningkatnya ketegangan terkait nuklir Korut. Namun, pujian ini tidak berlaku bagi Rusia.
"Kami sebelumnya tidak pernah mendapat dukungan dari China untuk sanksi seperti yang kita lakukan sekarang," tutur Tillerson.
Tapi dia menilai China sudah dukup berperan menekan negara tetangganya itu.
"Masalah Rusia memang sedikit berbeda, tapi orang China telah menekan Korut dengan keras."
Meskipun mendapat pujian, China menyatakan rasa kecewa karena tidak diundang di pertemuan 20 negara di Vancouver, Kanada, pada 17 Januari. Pertemuan itu diadakan untuk membahas upaya menghadapi ancaman nuklir Korut, termasuk memberikan sanksi terbaru.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu dalam menyatakan, pertemuan itu seolah telah mengambil alih fungsi PBB.
"Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima, ketika 17 negara mengambil peran sebagai 'pembantu' untuk Dewan Keamanan PBB dan penafsir resolusi-resolusinya, justru membuat otoritasnya diragukan," demikian pernyataan tersebut.