AMSTERDAM, iNews.id - Krisis politik mengguncang Belanda setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Caspar Veldkamp mengajukan pengunduran diri akibat perbedaan tajam di tubuh koalisi soal sikap pemerintah terhadap Israel. Langkah Veldkamp yang ingin menekan Tel Aviv agar menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza ditolak oleh dua mitra utama koalisi, VVD dan BBB.
Veldkamp yang berasal dari Partai NSC merasa tak lagi bisa melanjutkan rencananya untuk memperkenalkan langkah-langkah penting menekan Israel. Dia menilai tekanan politik dari mitra koalisi terlalu besar. Tak lama setelah pengunduran dirinya, NSC mengambil langkah drastis dengan menarik seluruh menteri mereka dari kabinet sementara.
Langkah itu membuat sejumlah pos strategis kosong, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan, hingga Kesehatan. Kondisi ini semakin memperlemah kabinet sementara Perdana Menteri Dick Schoof yang sejak awal sudah rapuh dan bergantung pada keseimbangan tipis antar-partai.
Pemimpin NSC yang juga Wakil Perdana Menteri, Eddy van Hijum menegaskan sikap pemerintah Israel sudah melanggar hukum internasional, sehingga harus mendapat tekanan.
"Harus ada batasan," ujarnya, seperti dikutip Anadolu, Sabtu (23/8/2025).
Krisis politik ini muncul di tengah laporan memilukan dari PBB. Inisiatif IPC secara resmi menyatakan Gaza masuk kategori kelaparan. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, bahkan menegaskan bahwa kelaparan tersebut terjadi secara sengaja akibat ulah Israel.
Sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 62.300 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Situasi ini menambah tekanan moral bagi pemerintah Belanda yang terpecah sikapnya: apakah tetap bersikap hati-hati demi menjaga hubungan internasional, atau tegas melawan Israel atas nama kemanusiaan.