Selain itu, Indonesia akan menjalankan peran sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.
Prioritas yang akan didorong Indonesia di Dewan HAM PBB adalah memajukan dan perlindungan HAM di tingkat kawasan dan global serta penguatan kemitraan sinergis dalam pelaksanaan rencana aksi nasional HAM 2020-2024.
Indonesia juga mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien, efektif, objektif, transparan, adil, non-politis, dan imparsial, serta membuka dialog bagi semua pihak.
Di kawasan, Indonesia akan menjalankan tugasnya sebagai Ketua ASEAN pada 2023.
“ASEAN akan tetap menjadi saka guru politik luar negeri Indonesia,” kata Retno.
Setelah negara-negara anggota ASEAN mengadopsi Pandangan tentang Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on Indo-Pacific) dalam KTT ke-34 di Bangkok, Thailand pada Juni lalu, Indonesia akan memastikan implementasi kerja sama itu berjalan.
Selain itu, kata Retno, Indonesia juga berencana menjadi tuan rumah forum infrastruktur dan konektivitas ASEAN terkait Indo-Pasifik pada 2020.
Selain peran di PBB dan ASEAN, Indonesia akan terus memajukan isu perempuan dalam upaya perdamaian serta diplomasi kemanusiaan untuk memberikan kontribusi konkret bagi penyelesaian berbagai masalah di kawasan maupun dunia.
Retno menegaskan, Indonesia selalu ingin menjadi bagian dari solusi permasalahan seperti di Myanmar, Afghanistan, Palestina, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta penyelesaian tata perilaku (Code of Conduct/COC) Laut China Selatan.