“Tidak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Secara khusus, peluru tajam tidak boleh digunakan dalam kondisi apa pun,” kata dia.
Kedua menteri juga membahas kemungkinan langkah selanjutnya yang bisa dimainkan ASEAN dalam menangani situasi di Myanmar, termasuk mendorong dialog inklusif secepat mungkin dengan semua pemangku kepentingan bahkan mitra eksternal.
Seperti diketahui, militer Myanmar menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari serta menahan tokoh lain dari partai yang berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Unjuk rasa meluas di beberapa kota besar Myanmar. Para aktivis, mahasiswa, guru, dosen bahkan dokter turun ke jalan menentang kudeta militer.
Namun, Balakrishnan menegaskan dia tidak mendukung sanksi terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kudeta karena dapat merugikan warga sipil. Dia berharap para tahanan, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dibebaskan segera sehingga dapat bernegosiasi dengan junta militer.