Putusan ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya pengadilan tertinggi PBB menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Saat membacakan putusan, Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida.
Dalam pertimbangannya, para hakim mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melancarkan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak.
Mahkamah Internasional juga menyoroti serangan terhadap warga Rohingya yang berusaha melarikan diri melintasi perbatasan menuju Bangladesh.
Para hakim menyimpulkan skala dan metode operasi militer Myanmar telah melampaui kebutuhan militer. Tindakan tersebut mencerminkan niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya.