Myanmar mengalami kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta 1 Februari, memicu unjuk rasa dan perlawanan bersenjata. Warga sipil di berbagai daerah membentuk milisi untuk menghadapi pasukan Myanmar.
Lebih lanjut Zaw Min Tun menuduh lembaga internasional menerapkan standar ganda terhadap Myanmar. Dia mencontohkan PBB belum juga menyetujui usulan nama duta besar yang baru untuk organisasi perdamaian dunia itu.
"Harus menghindari standar ganda ketika terlibat dalam urusan internasional," ujarnya, dikutip dari Reuters, Kamis (14/10/2021).