WASHINGTON, iNews.id - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap menjual jet tempur siluman F-35 ke Arab Saudi memicu reaksi keras dari kelompok pro-Israel. Organisasi Zionis Amerika (ZOA) menuding keputusan tersebut melanggar hukum AS karena berpotensi menggerus keunggulan militer Israel di kawasan Timur Tengah.
Trump memastikan komitmen penjualan itu saat bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), di Gedung Putih pada Selasa (18/11/2025). Padahal selama ini hanya Israel satu-satunya negara di wilayah tersebut yang mengoperasikan F-35, pesawat tempur generasi kelima buatan Lockheed Martin.
Israel Keberatan, tapi Tak Berdaya
Meski Tel Aviv tegas keberatan, Trump menyatakan Israel tidak memiliki kekuatan untuk memaksa Washington membatalkan penjualan tersebut. Dia bahkan mengungkap bahwa Israel berharap Saudi mendapat F-35 dengan spesifikasi lebih rendah daripada yang dimiliki Angkatan Udara Israel.
“Saya tahu mereka ingin Anda mendapat pesawat dengan kaliber lebih rendah. Saya rasa itu tidak membuat Anda terlalu senang,” ujar Trump kepada MBS, dikutip Anadolu, Rabu (19/11/2025).
Trump menegaskan, baik Israel maupun Saudi adalah sekutu dekat AS, dan Washington ingin keduanya berada pada “level terbaik” dalam hubungan pertahanan.
ZOA: Penjualan F-35 ke Saudi Langgar 22 US Code 2776 (h)
Organisasi Zionis Amerika (ZOA) menjadi pihak yang paling lantang menentang langkah Trump. Mereka menilai penjualan F-35 ke Riyadh akan mengurangi qualitative military edge (QME) Israel atau keunggulan militer kualitatif yang selama ini dijamin secara hukum oleh Amerika.
ZOA mengutip 22 US Code 2776 (h), aturan yang mewajibkan AS memastikan kemampuan militer Israel tetap berada di posisi unggul dalam menghadapi ancaman regional. Menurut kelompok tersebut, memberi Saudi akses pada teknologi siluman paling sensitif milik AS adalah langkah yang “melanggar semangat hukum itu.”
ZOA juga menyoroti jumlah pesawat yang diminta Saudi, yakni 48 unit F-35. Angka ini jauh lebih besar dari total F-35 yang dimiliki Israel saat ini, sehingga penjualan tersebut dinilai sangat berisiko dan dapat merusak stabilitas kawasan.