Politisi oposisi dari Partai Kongres India dan Front Demokratik Bersatu Seluruh India bahkan melakukan aksi mogog selama pembahasan RUU tersebut di parlemen Assam.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Madrasah Assam, Imran Hussain, sekitar 700 madrasan akan terkena dampak UU itu. “Jika orang tua mengirim anak-anak mereka ke madrasah hanya untuk studi teologis, mereka mungkin mendapat masalah,” ujarnya.
“Tapi saya percaya pada pendidikan yang baik, dan jika (siswa) diberikan pendidikan umum, itu akan bagus. Itu tidak meremehkan komunitas (Muslim). Ini bukan kebijakan yang ditujukan untuk melawan Muslim. Saya berharap dengan undang-undang baru ini, (pemerintah) meningkatkan infrastruktur di madrasah,” kata Hussain berharap.
Diskriminasi agama di Assam menjadi topik perdebatan tahun lalu ketika hampir 2 juta orang di provinsi berpenduduk 33 juta jiwa itu tidak dimasukkan dalam Daftar Warga Nasional (NRC) India.