Selain itu, Matan Kahana, anggota parlemen yang juga politikus kubu oposisi, Partai Persatuan Nasional, yang dipimpin rival utama Netanyahu, Benny Gantz, juga ikut menolak.
“Ini adalah sebuah bencana, untuk memberi penghargaan kepada Palestina setelah 7 Oktober dengan mendirikan sebuah negara,” kata Chikli, kepada Army Radio.
Sebelumnya surat kabar The Washington Post melaporkan, pemerintah AS bekerja sama dengan beberapa negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi, membahas rencana pasca-perang yakni menentukan batas waktu yang pasti bagi pembentukan negara Palestina.
Mengomentari laporan Washington Post, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina menyatakan, setiap inisiatif politik yang tidak dimulai dengan pembentukan negara Palestina sebagai anggota penuh PBB pasti gagal.
Serangan Israel ke Gaza hingga Kamis (15/2/2024) telah menewaskan 28.600 orang lebih dan melukai 68.000 lainnya.
Serangan lintas batas Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 salah satu tujuannya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina, hak yang sejak puluhan tahun terabaikan. Solusi dua negara yang memberikan Palestina kemerdekaan dengan wilayah berdasarkan peta 1967, sebagai upaya mengakhiri konflik selama puluhan tahun, ditolak mentah-mentah oleh kelompok sayap kanan Israel yang dimotori Partai Likud yang dipimpin Netanyahu.