Yayasan Konsumen China Taipei mendesak pemerintah bersikap transparan dan memublikasikan potensi risiko kebijakan tersebut. Lembaga tersebut juga menanyakan apakah dana pemerintah sebesar 10 miliar dolar Taiwan (Rp4,9 triliun) untuk subsidi industri peternakan babi lokal akan digunakan untuk membayar konsumsi masyarakat Taiwan jika mereka terkena dampak kesehatan akibat produk daging AS.
Pemerintah Taiwan berusaha meyakinkan publik tentang risiko kebijakan tersebut. Perdana Menteri Su Tseng Chang menyampaikan beberapa hal melalui serangkaian gambar yang diunggah di akun Facebook-nya.
Bagi warga yang tidak ingin mengonsumsi daging babi AS, dia menyarankan agar mengecek asal produk tersebut secara legal dipajang di supermarket, restoran, dan penyedia makanan lainnya.
Tsai Ing Wen dalam jumpa pers, Jumat (28/8/2020), mengumumkan kebijakan menetapkan standar residu adiktif pakan kontroversial raktopamin pada daging impor dan mengizinkan impor daging sapi AS yang berasal dari sapi berusia di atas 30 bulan yang sebenarnya dilarang karena kekhawatiran mengidap penyakit sapi gila.
Kebijakan Tsai yang didukung penuh Partai Progresif Demokratik (DPP) itu untuk memenuhi persyaratan dalam memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas dengan AS dengan membatalkan hambatan-hambatan selama beberapa tahun atas konsesnsi raktopamin dalam daging babi.