"Kami memastikan pelanggar HAM yang gigih dan kejam tidak akan diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan HAM di PBB," katanya.
Rusia berada di tahun kedua masa jabatan 3 tahun UNHRC. Di bawah resolusi tersebut, Majelis Umum sebenarnya bisa saja menyetujui untuk mengakhiri penangguhan tersebut. Namun karena Rusia memutuskan keluar, hal itu tidak mungkin terjadi.
Ini juga yang dilakukan AS yang keluar pada 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Saat itu Trump membawa AS keluar karena menuduh PBB bersikap bias terhadap Israel serta kurangnya reformasi. Namun AS terpilih kembali menjadi anggota dewan pada tahun lalu.
Penangguhan anggota UNHRC sangat jarang terjadi. Terakhir Libya ditangguhkan keanggotaannya pada 2011 terkait kekerasan terhadap demonstran rasa pasukan loyalis Moamar Khadafi.
Resolusi tersebut merupakan yang ketiga diadopsi Majelis Umum terkait invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari. Dua resolusi Majelis Umum sebelumnya yang memgecam Rusia diadopsi dengan mendapat masing-masing 141 dan 140 dukungan.