Temuan PBB tersebut berpotensi menambah tekanan internasional terhadap AS terkait tindakan militernya dalam perang Iran. Namun, laporan tim pencari fakta PBB merupakan hasil penyelidikan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran, bukan dengan sendirinya merupakan putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban pidana individu.
Pemerintah AS sendiri berdalih bahwa operasi militernya dilakukan sesuai hukum konflik bersenjata. Dengan demikian, persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum atas serangan tersebut masih menjadi bagian dari proses dan mekanisme hukum internasional yang relevan.
Dalam laporan yang sama, tim pencari fakta juga menemukan dugaan pelanggaran berat oleh otoritas Iran. Misi tersebut menyatakan terdapat alasan yang cukup untuk meyakini terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam respons aparat Iran terhadap demonstrasi, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penganiayaan.
Dengan demikian, laporan PBB menyoroti dugaan pelanggaran serius oleh kedua pihak dalam konteks yang berbeda: tindakan militer AS selama perang dan tindakan aparat Iran dalam merespons demonstrasi.