WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS), meski dengan enggan, mengakui transisi Kuba yang memilih Miguel Diaz Canel (57) sebagai pemimpin baru menggantikan Raul Castro (86) pada Kamis 19 April. AS mendesak Canel mengizinkan warga di pulau itu memiliki kebebasan politik yang lebih besar.
Sebelumnya, Majelis Nasional Kuba memilih Canel menggantikan Raul Castro sebagai penguasa 'non-Castro' pertama negara itu selama 60 tahun terakhir.
"Kami kecewa pemerintah Kuba memilih membungkam suara independen dan mempertahankan monopoli yang represif pada kekuasaan, daripada membiarkan rakyatnya memiliki pilihan yang berarti melalui pemilihan yang bebas, adil, dan kompetitif," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert, seperti dilansir AFP, Jumat (20/4/2018).
"Presiden Kuba yang baru harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kehidupan rakyat Kuba, menghormati hak asasi manusia, menghentikan penindasan, dan memungkinkan rakyatnya memiliki kebebasan politik dan ekonomi yang lebih besar," ujar Nauert.
AS dan Kuba melanjutkan hubungan diplomatik pada 2015, namun hubungan antara negara-negara tetangga dan bekas musuh pada era Perang Dingin tetap bersifat dingin, dan embargo perdagangan AS sebagian besar tetap berlaku.