“Presiden Trump adalah pemimpin yang jujur terhadap rakyatnya. Kami memahami perjuangannya menghadapi media dan sistem yang tidak adil,” ucap Min dalam pernyataan resminya.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kebijakan Trump yang menghentikan pendanaan bagi media-media AS yang memberitakan konflik di Myanmar, yang menurut junta dianggap bias dan memojokkan.
Meskipun pemerintahan junta masih menjadi subjek sanksi dari Departemen Luar Negeri AS karena tuduhan pelanggaran HAM dan pembungkaman hak politik rakyat Myanmar, langkah Trump ini menciptakan dinamika baru yang mengejutkan banyak pihak.
Sejumlah analis melihat respons positif Myanmar sebagai strategi propaganda untuk menunjukkan legitimasi internasional. Namun di sisi lain, langkah Trump dipandang kontroversial, mengingat AS selama ini secara resmi tidak pernah berinteraksi langsung dengan pejabat junta dan tetap mendukung kembalinya pemerintahan sipil di Myanmar.