Mahkamah Agung juga mengatakan pendapat pemerintah itu "aneh" dan mendesak perubahan dalam cara pikir pemerintah.
"Perlunya perubahan cara berpikir guna tercapainya keseteraan yang sebenarnya di tubuh militer," demikian putusan Mahkamah Agung.
"Merupakan sebuah penghinaan terhadap perempuan dan juga militer ketika perempuan diremehkan untuk kemampuan dan pencapaiannya yang mungkin mereka lakukan," lanjut pernyataan Mahkamah Agung.
"Perempuan bukanlah jenis kelamin lebih lemah dan harus diperlakukan sama dengan pria di militer, di bidang bukan tempur. "
Mahkamah Agung memberikan batas waktu tiga bulan kepada pemerintah India untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
Mahkamah Agung juga tidak menutup kemungkinan menempatkan perempuan di medan pertempuran, namun menyerahkan keputusan tersebut ke pihak berwenang.