Pertama, kata dia, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai. Prioritas lainnya menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.
Kedua, Retno menegaskan upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penangangan pandemi. Gencatan senjata dan jeda kemanusiaan memungkinkan tersalurkannya bantuan dan perawatan Covid-19 kepada warga sipil korban konflik, tepat waktu.
"Ketiga, penting untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai, karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan atau pembangunan perdamaian. Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekjen PBB mengenai Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik. Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini," demikian isi keterangan.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Retno optimistis krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian.
“Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno.
Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, dan Jerman.