Perdana Menteri Pierre Trudeau menempatkan pasukan di jalanan setelah sekelompok kecil militan separatis Quebec menculik seorang diplomat dan menteri kabinet provinsi. Sementara putranya menghadapi salah satu krisis terbesar sejak menjabat pada 2015.
Justin Trudeau pernah mengatakan dia tak akan mengerahkan militer untuk mengakhiri unjuk rasa ini. Apalagi Kanada sedang tidak menghadapi keadaan darurat yang mengharuskan pengerahan militer.
Leah West, seorang profesor dan pakar keamanan nasional di Universitas Carleton Ottawa, terkejut atas keputusan Justin Trudeau.
"Sejujurnya saya agak terkejut pemerintah Kanada benar-benar percaya bahwa ini memenuhi definisi untuk menerapkan tindakan tersebut," katanya West, kepada Canadian Broadcasting Corp.
Berbeda dengan ayahnya yang menghadapi situasi keamanan yang pelik pada 1970. Tiga hari setelah menerapkan keadaan darurat, dia mengajukan Undang-Undang Tindakan Perang, pendahulu dari Undang-Undang Darurat, dan mengirim pasukan ke Quebec serta provinsi lain.
Penerapan keadaan darurat saat ini juga muncul atai desakan warga tak lama setelah unjuk rasa para sopir truk dimulai. Bahkan UU Darurat sempat menjadi trending topic di media sosial, seiring desakan warga Kanada agar pemerintah federal bertindak tegas.
Warga Kanada juga pernah mendesak Justin Trudeau menggunakan undang-undang tersebut pada awal 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Tujuannya untuk membatasi pergerakan orang dan barang. Namun saat itu pemerintah tidak memberlakukannya dengan mengatakan itu hanya pilihan terakhir.