Setelah wafatnya Chavez pada Maret 2013, Maduro ditunjuk sebagai presiden sementara hingga kemudian memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara tipis.
Sejak saat itu, dia memimpin Venezuela di tengah krisis ekonomi berkepanjangan, hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta eksodus jutaan warga ke luar negeri.
Kepemimpinan Maduro kerap menuai kontroversi. Pemerintahannya dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menekan oposisi, dan memanipulasi pemilu. AS dan sejumlah negara Barat tidak mengakui legitimasi Maduro, bahkan menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Venezuela serta menuduhnya terlibat dalam kejahatan narkotika dan korupsi.
Hubungan Karakas dan Washington pun memburuk tajam. AS selama bertahun-tahun mendukung oposisi Venezuela dan secara terbuka menyerukan perubahan rezim. Ketegangan tersebut kini mencapai puncaknya setelah militer AS menangkap Maduro dalam operasi yang diklaim bertujuan mengakhiri krisis politik dan kemanusiaan di Venezuela.
Pemerintah AS juga menuduh Maduro berkolusi dengan jaringan kriminal besar, termasuk kelompok Tren de Aragua, Kartel Sinaloa atau Cartel de los Soles untuk memasok kokain (termasuk yang dicampur fentanyl) ke pasar AS.
AS menggelar sayembara bagi pemberi informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro, menaikkannya dari 25 juta menjadi 50 juta dolar AS atau sekitar Rp814 miliar.
Penangkapan Maduro memicu reaksi keras dari sekutu-sekutu Venezuela seperti Rusia, China, dan Iran, yang menilai langkah AS sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Di dalam negeri, pendukung Maduro menggelar demonstrasi, sementara oposisi melihat momen ini sebagai peluang perubahan besar.