LONDON, iNews.id - Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menunjukkan taringnya terkait perang di Ukraina. Dia menandatangani peraturan presiden yang memungkinkan pemerintah bisa memberhentikan direktur perusahaan yang tak menggarap kontrak pertahanan di bawah kondisi darurat militer.
Dengan peraturan baru ini, Kementerian Perindustrian bisa menunjuk pejabat dari luar untuk mengambil alih jalannya perusahaan.
Keputusan baru ini diberlakukan bagi perusahaan yang melanggar kewajiban, berdasarkan kontrak, termasuk gagal menjamin pengiriman produksi pertahanan sesuai waktunya.
Putin pada Oktober 2022 memperkenalkan keadaan darurat militer di empat wilayah Ukraina yang sebagian telah dikuasai pasukan Rusia. Empat wilayah itu, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia.
Dia memutuskan tak memperpanjang status darurat militer, namun menjadikan ekonomi dalam pijakan perang. Pabrik-pabrik yang memproduksi alat terkait pertahanan bekerja tiga shift sehari untuk memenuhi kebutuhan tentara.
Sementara itu Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan penetapan status daruat militer merupakan hak prerogatif Presiden. Dia tak berkomentar apakah ada kemungkinan Putin menerapkannya kembali untuk daerah-daerah tertentu, termasuk yang dicaplok dari Ukraina.