Disebutkan pula perlunya percepatan upaya internasional dan kawasan untuk mengadakan negosiasi yang kredibel membahas semua masalah terkait status akhir proses perdamaian Timur Tengah tanpa kecuali.
Veto AS di tingkat DK bukan berarti akhir dari segalanya. Palestina bisa membawa draft tersebut ke forum Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara.
Nantinya Majelis Umum akan menggelar pemungutan suara secara terbuka. Hasil pemungutan suara itu bisa dibilang sebagai respons dari dunia internasional apakah mereka menerima rencana perdamaian Timur Tengah pemerintahan Trump atau tidak.
Dalam pengumumannya pada Selasa pekan lalu, Trump menegaskan kembali bahwa bagian dari rencana perdamaian Timur Tengah adalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak bisa dibagi. Usulan perdamaian Trump juga membuka peluang bagi Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat lebih luas lagi.
Penasihat senior Trump, Jared Kushner, akan membahas rencana perdamaian itu dengan anggota DK pada Kamis (6/2/2020).
Palestina sejak awal sudah menolak rencana perdamaian Timur Tengah dari Trump. Penolakan yang sama juga disampaikan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).