Dokumen tersebut juga tidak menyebutkan alasan penutupannya. Namun, seorang pejabat pemerintah mengatakan hal itu mungkin terjadi karena undang-undang yang diterbitkan pada 2009 yang menjamin wajib belajar gratis bagi anak-anak mencakup sekolah negeri biasa.
Data pemerintah menunjukkan, lebih dari 70.000 madrasah telah tercakup dalam enam tahun pertama program ini, yang dimulai pada 2009/2010 oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Kongres.
Anggota panel pemerintah di lembaga pendidikan minoritas, Shahid Akhter mengatakan, program ini bermanfaat bagi anak-anak Muslim dan harus dihidupkan kembali. “Bahkan perdana menteri ingin anak-anak mendapatkan pendidikan Islam dan modern,” katanya.
“Saya sudah berbicara dengan para pejabat untuk memastikan bahwa skema ini tetap dipertahankan,” ucapnya.
Menurut surat yang dikirim oleh pejabat madrasah Uttar Pradesh, Javed, kepada Modi pada Rabu (10/1/2024) kemarin, Pemerintah Federal India memberi tahu negara-negara bagian untuk mengakhiri program pendanaan tersebut pada Oktober tahun lalu.
Dia mengatakan, negara bagian belum membayarkan honor guru madrasah sejak April dan memutuskan untuk berhenti membayar sama sekali pada bulan ini. Sementara dana dari pemerintha federal belum dibayarkan selama enam tahun.
“(Namun, para guru itu) melakukan tugasnya dengan lancar dengan harapan kebaikan hati Anda akan menyelesaikan masalah ini,” bunyi surat dari Javed--yang juga sekretaris nasional Front Minoritas BJP—itu kepada Modi.
Negara bagian di India biasanya membayar honor guru mata pelajaran di madrasah hingga 3.000 rupee (sekitar Rp564.000) per bulan dari anggaran daerah sendiri. Sementara honor yang disalurkan dari pemerintah federal bisa mencapai hingga 12.000 rupee (Rp2,25 juta) per bulan.
“Kami tidak mempunyai pekerjaan lain dan saya sudah terlalu tua untuk mencari pekerjaan lain,” kata Samiullah Khan, seorang guru madrasah dari Distrik Bahraich. Dia sudah mengajar di sana selama 14 tahun terakhir.